Asal Permintaan Sejarah Partai Persatuan Pembangunan ( Ppp )


Aѕаl Uѕul Sеjаrаh Pаrtаі Pеrѕаtuаn Pеmbаngunаn ( PPP )
Partai Persatuan Pembagunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, selaku hasil fusi politik empat partai Islam, yakni Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti.
Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yakni partai yang mampu mempersatukan aneka macam faksi dan golongan dalam Islam.
Untuk itulah masuk akal jikalau PPP sekarang memproklamirkan diri selaku “Rumah Besar Umat Islam.”

PPP diresmikan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam akseptor Pemilu 1971 dan seorang ketua golongan persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di parlemen.
Para deklarator itu yakni;
* KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul Ulama;
* H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi);
* Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII;
* Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan
* Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

PPP berasaskan Islam dan berlambangkan Ka'bah.
Akan namun dalam perjalanannya, tanggapan tekanan politik kekuasaan Orde Baru, PPP pernah menanggalkan asas Islam dan menggunakan asas Negara Pancasila sesuai dengan metode politik dan peratururan perundangan yang berlaku semenjak tahun 1984.
Pada Muktamar I PPP tahun 1984 PPP secara resmi menggunakan asas Pancasila dan lambang partai berbentukbintang dalam segi lima.
Setelah tumbangnya Orde Baru yang ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto tanggal 21 Mei 1998 dan ia digantikan oleh Wakil Presiden B.J.Habibie, PPP kembali memakai asas Islam dan lambang Ka'bah.
Secara resmi hal itu dijalankan lewat Muktamar IV akhir tahun 1998.

Walau PPP kembali mengakibatkan Islam selaku asas, PPP tetap berkomitemen untuk mendukung keutuhan NKRI menurut Pancasila.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 AD PPP yang ditetapkan dalam Muktamar VII Bandung 2011 bahwa: “Tujuan PPP merupakan terwujudnya penduduk madani yang adil, sejahtera, makmur lahir batin, dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila di bawah rida Allah Subhanahu Wata’ala.”

Ketua Umum DPP PPP yang pertama ialah H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH yang menjabat semenjak tanggal 5 Januari 1973 hingga tahun 1978.
Selain jabatan Ketua Umum pada permulaan berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari KH.Idham Chalid selaku Presiden Partai, H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs.H.Th.M.Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing selaku Wakil Presiden.

Ketua Umum DPP PPP yang kedua yakni H. Jailani Naro, SH.
Dia menjabat dua kala. Pertama tahun 1978 saat H.Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984.
Dalam Muktamar I itu Naro terpilih lagi menjadi Ketua Umum DPP PPP.

Ketua Umum DPP PPP yang ketiga yakni H. Ismail Hasan Metareum, SH, yang menjabat sejak terpilih dalam Muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar III tahun 1994.

Ketua Umum DPP PPP yang keempat merupakan H. Hamzah Haz yang terpilih dalam Muktamar IV tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar V tahun 2003. Hasil Muktamar V tahun 2003 juga memutuskan jabatan Wakil Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat DPP PPP, yang dipercayakan muktamar terhadap mantan Sekjen DPP PPP, H. Alimawarwan Hanan,SH.

Ketua Umum DPP PPP yang kelima yakni H. Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 dengan Sekretaris Jenderal H. Irgan Chairul Mahfiz sedangkan Wakil Ketua Umum dipercayakan oleh muktamar kepada Drs. HA. Chozin Chumaidy. H. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi Ketua Umum untuk Masa Bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP 2011 di Bandung.


Diambil dari Website Resmi Partai PPP

Posting Komentar

© Suka Sejarah. All rights reserved. Developed by Jago Desain