Darmin Nasution - Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Ke-16

Darmin Nasution Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia ke-16 Mulai menjabat: 12 Agustus 2015 Gubernur Bank Indonesia ke-14 Masa jabatan: 1 September 2010 – 23 Mei 2013 (Pelaksana Tugas: 27 Juli 2009 - 1 September 2010) Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Masa jabatan: 27 Juli 2009 – 1 September 2010 Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia Masa jabatan: 21 April 2006 – 27 Juli 2009 Informasi pribadi Lahir: 21 Desember 1948 Tapanuli, Sumatera Utara, Indonesia Kebangsaan: Indonesia Suami/istri: Salsia Ulfa Sahabi Manoppo Rekanan: Herman Nasution (adik laki-laki) Anak: Rizqi Nasution  Alma mater: Universitas Indonesia, Paris-Sorbonne University Agama: Islam

Darmin Nasution (lahir di Tapanuli, Sumatera Utara, 21 Desember 1948; umur 66 tahun) adalah Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia saat ini, ia menjabat sejak 12 Agustus 2015. Darmin juga pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia periode 2010-2013/ Periode yang lebih singkat ini karena ia meneruskan masa jabatan gubernur sebelumnya yakni Boediono yang waktu itu menjadi wakil presiden. Sebelumnya, ia adalah deputi senior kepala daerah Bank Indonesia dan sempat menjadi Penjabat Pelaksana Tugas Harian Gubernur Bank Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Bapepam dan Forum Keuangan pada tahun 2005-2006 dan Direktur Jendral Pajak pada tahun 2006-2009. Ia memiliki seorang Istri bernama Salsia Ulfa Sahabi Manoppo, kelahiran Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Dari pernikahannya ini, ia dikaruniai 2 orang putra dan 4 orang cucu.


Karier eksekutif
Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia

• Gubernur Bank Indonesia
• Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia
• Direktur Jenderal Pajak
• Kepala Bapepam-LK
• Gubernur OPEC Fund untuk Indonesia
• Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
• Asisten Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Eksploitasi Aparatur Negara
• Asisten Menteri Koordinator Produksi dan Distribusi
• Asisten Menteri Koordinator Industri dan Perdagangan
• Dirut LPEM-FEUI

Pendidikan

• S3 Paris-Sorbonne University (Paris I)
• S2 Paris-Sorbonne University (Paris I)
• S1 Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Sunset policy

Pada tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak dibawah kepemimpinannya mengeluarkan kebijakan yang dikenal sebagai sunset policy. Kebijakan ini yaitu penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yg diterapkan guna meningkatkan pendapatan negara pada tahun 2008. melalui tarif umum tanpa adanya denda dan pemeriksaan Kebijakan ini diperpanjang hingga tahun 2009 dengan harapan agar dapat menolong penerimaan negara melalui pajak pada tahun 2009. (sumber: Wikipedia)